Warga Tj Priok Ancam Demo Lebih Besar Jika Yasonna Laoly Tidak Minta Maaf

Warga Tj Priok melakukan Aksi Damai di depan kantor Kemenkum HAM atas ucapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Koordinator Aksi Damai 221 Priok Bersatu Kemal Abubakar mengatakan perwakilan massa aksi tadi sudah diterima oleh pihak Kemenkum HAM. Namun, Menkum HAM Yasonna Laoly tidak ada di lokasi.

"Hari ini kita tadi tidak berhasil bertemu dengan (Yasonna), hanya di wakili dengan Kabid Humas dan jajarannya. Tidak ada dialog dalam pertemuan tadi. Kami tetap bersepakat dengan warga, ini adalah aksi ketersinggungan kita," kata Kemal Abubakar di kantor Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Dia pun menegaskan agar Yasonna segera meminta maaf secara terbuka karena dampak ucapannya sangatlah besar. Kemal memberikan waktu 2x24 jam untuk sang menteri mengucapkan permintaan maaf.

"Kita warga Tanjung Priok dibangun stigmanisasi soal kampung kriminal. Kami warga Tanjung Priok tetap akan mendesak bapak menteri untuk meminta maaf 2x24 jam secara terbuka di hadapan media ini bentuk pelecehan sosial terhadap masyarakat Tanjung Priok," sambungnya.

Dia pun menegaskan, dengan ketidakhadiran Yasonna di kantornya, tidak ada dialog yang dilakukan tadi dengan pihak Kemenkum HAM. Kemal pun mengajak Yasonna datang ke Tanjung Priok agar mengetahui kondisi di sana.

"Sekali lagi hari ini kami tidak ada dialog. Kami tetap berharap. Bahkan kami mengundang Pak Menteri kapan-kapan kita ngopi di Tanjung Priok. Kita pastikan bahwa Priok itu aman, Priok itu tidak kriminal," ucap Kemal.

Kemal menyampaikan tujuannya dan ratusan massa aksi datang ke Kemenkum HAM memang untuk bertemu Yasonna Laoly. Dia pun kembali menegaskan memberikan rentan waktu 2x24 jam agar sang menteri mengutarakan permohonan maaf.

"Kita memang hari ini targetnya bertemu pak menteri, pak menterinya tidak ada. Hal itu sudah kita sampaikan. Kita minta dan kita sudah sampaikan 2x24 jam pak menteri harus minta maaf. Kalau misalnya tidak minta maaf ya kami akan eskalasikan lagi aksi kami yang lebih besar," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meyakini kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

"Crime is a social product, crime is a social problem. As a social problem, sebagai problem sosial, masyarakat kita semua punya tanggung jawab soal itu. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak di daerah miskin," kata Yasonna dalam sambutannya di acara 'Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)' di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1). (detik)

Share this post